Jakarta — Ketua Senat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) sekaligus dosen Sejarah Peradaban Islam, Ahmad Suaedy, mengangkat pentingnya membaca kembali sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam penulisan sejarah Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan dalam webinar bedah buku Nahdlatul Ulama dalam Arus Pergeseran Peradaban Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara 1800–1952 M yang diselenggarakan Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (28/10/2026).

Dalam pemaparannya yang bertajuk Menulis Sejarah dari Pinggiran: Aswaja-NU dalam Sejarah Indonesia, Suaedy menyoroti penulisan sejarah Indonesia modern yang dinilai cenderung menempatkan modernisasi sebagai kerangka utama. Pendekatan tersebut berisiko mereduksi peran masyarakat akar rumput, termasuk ulama dan komunitas Aswaja, dalam membentuk perjalanan sejarah bangsa.

Suaedy menjelaskan bahwa Aswaja tidak semestinya dipahami hanya sebagai paham keagamaan yang konservatif atau menolak modernisasi. Tradisi ini memiliki karakteristik berupa kesinambungan sanad keilmuan, penggunaan mazhab, serta pengamalan tasawuf dan tradisi Islam klasik. Karakteristik tersebut membentuk cara tersendiri bagi komunitas Aswaja dalam merespons perubahan sosial, politik, dan peradaban.

Ia juga menguraikan sejumlah momentum yang dinilai berkontribusi terhadap peminggiran Aswaja dalam narasi sejarah Indonesia, mulai dari perlawanan Pangeran Diponegoro yang melibatkan dukungan kiai dan tarekat, penerapan Politik Etis pada masa kolonial, hingga penulisan sejarah setelah kemerdekaan. Dalam pembacaan tersebut, peran gerakan keagamaan dan masyarakat lokal dinilai belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dalam narasi sejarah arus utama.

Lebih lanjut, Suaedy menelusuri akar pemikiran kebangsaan NU melalui perkembangan gerakan intelektual dan sosial di Nusantara, termasuk Tashwirul Afkar, Nahdlatut Tujjar, dan Nahdlatul Wathan. Ia juga menyoroti Muktamar NU di Banjarmasin pada 1936 yang membahas status wilayah Hindia Belanda sebagai Darul Islam. Pembahasan tersebut memperlihatkan bagaimana pemikiran ulama mengenai agama, wilayah, dan kehidupan bersama turut menjadi bagian dari dinamika pembentukan gagasan kebangsaan Indonesia.

Buku yang dibedah merupakan Jilid I dengan cakupan periode 1800–1952 M, diterbitkan oleh Unusia Press dan disunting oleh Ahmad Suaedy bersama Agus Mulyana, dengan pengantar Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. Melalui kajian ini, sejarah NU tidak hanya dibaca dari perkembangan organisasinya, tetapi juga dari warisan intelektual ulama dan peran tradisi Aswaja dalam merespons perubahan zaman.

Pembahasan tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai hubungan Islam, masyarakat, dan kebangsaan dalam sejarah Indonesia. Bagi pengembangan kajian Sejarah Peradaban Islam, pembacaan kembali sejarah NU juga membuka kesempatan untuk memahami kontribusi ulama dan tradisi intelektual Islam Nusantara dalam membentuk kehidupan keagamaan dan kebangsaan hingga masa kini.