Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambak Beras, Jombang, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menggelar Diskusi Kabla Muktamar bertajuk "Siapa Pengendali NU? Susur Galur Kuasa dan Arsitektur Organisasi Nahdlatul Ulama" pada Sabtu (18/7/2026). Forum ini menjadi ruang refleksi untuk membahas perubahan lanskap otoritas, distribusi kuasa, hingga dinamika kepemimpinan di tubuh NU dalam menghadapi perubahan sosial dan politik.
Dalam diskusi tersebut, cendekiawan Fachry Ali menilai bahwa pusat-pusat pengaruh di lingkungan NU saat ini tidak lagi berada pada satu figur maupun institusi tertentu. Menurutnya, arah organisasi kini dipengaruhi oleh banyak aktor yang bekerja secara bersamaan sehingga pola kepemimpinan menjadi semakin dinamis.
"Pengendali NU kian lama kian anonim. Sulit lagi menunjuk secara pasti siapa yang sesungguhnya menentukan arah organisasi. Ada banyak pusat pengaruh yang bekerja secara bersamaan," ujar Fachry Ali.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi pengingat penting bagi NU untuk terus menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, kemampuan menjaga otonomi dan menjaga jarak dari berbagai bentuk intervensi negara merupakan salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah NU.
Sementara itu, Dekan Fakultas Islam Nusantara (FIN) Unusia, Ahmad Suaedy, memandang bahwa perubahan otoritas di tubuh NU tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia digital. Transformasi digital, menurutnya, telah mengubah cara otoritas keagamaan dibentuk dan didistribusikan, sehingga tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada struktur formal organisasi.
"Dunia digital telah mengubah cara otoritas diproduksi dan didistribusikan. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berada di tangan elite formal, tetapi juga dipengaruhi oleh ruang-ruang digital yang lebih cair dan terbuka," jelas Ahmad Suaedy.
Ia menilai digitalisasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga nahdliyin, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai pusat legitimasi baru yang menjadi tantangan bagi organisasi dalam menjaga otoritas dan tata kelolanya.
Plt. Rektor Unusia, dr. Syahrizal Syarif, turut mengulas dinamika hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah yang terus berkembang sejak NU kembali ke Khittah 1926. Menurutnya, hubungan antara otoritas keagamaan dan kepemimpinan administratif selalu mengalami penyesuaian sesuai perkembangan organisasi.
"Hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah tidak pernah bersifat statis. Ada masa ketika otoritas syuriah sangat dominan, tetapi ada pula periode ketika tanfidziyah tampil lebih menonjol. Dinamika itu merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan zaman," kata Syahrizal Syarif.
Diskusi yang dimoderatori oleh Any Rufaedah tersebut merupakan seri perdana dari lima rangkaian Serial Diskusi Kabla Muktamar Ke-35 NU yang diselenggarakan oleh Sindikat Akademisi Unusia. Forum ini akan berlangsung setiap Sabtu hingga 15 Agustus 2026 sebagai ruang dialog dan refleksi menjelang Muktamar Ke-35 NU.
Koordinator Serial Diskusi, Fariz Alnizar, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan untuk memperkaya pembacaan terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi NU.
"Melalui serial diskusi tersebut, Unusia berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih mendalam mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi NU, mulai dari distribusi kuasa, kesejahteraan warga nahdliyin, transformasi pesantren, relasi NU dengan negara, hingga proyeksi bentuk organisasi NU pada satu abad mendatang," ungkap Fariz.
Melalui forum ini, Unusia menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang menghadirkan diskusi kritis dan konstruktif mengenai berbagai isu strategis keislaman, kebangsaan, dan masa depan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar Ke-35.
