Jakarta – Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) kembali menggelar Serial Diskusi Kabla Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kampus Unusia, Jakarta, pada Sabtu (25/7). Setelah pada pertemuan perdana membahas pergeseran otoritas dan dinamika internal NU, pertemuan kedua mengangkat tema "Apakah NU Sudah Menyejahterakan Warganya? Membaca Ulang Janji Sosial Nahdlatul Ulama?" sebagai ruang diskusi akademik untuk mengkaji tata kelola organisasi, relasi NU dengan negara, serta strategi memperkuat peran NU dalam mewujudkan kesejahteraan warga menjelang Muktamar ke-35 NU.
Forum tersebut menghadirkan Akademisi dan Praktisi Kebijakan Energi Muhammad Khalid Syeirazi serta Dosen Fakultas Hukum Unusia Ahsanul Minan sebagai narasumber. Diskusi juga diperkaya dengan pandangan Dosen Unusia Idris Masudi mengenai penguatan landasan teologis organisasi dalam merespons dinamika kebijakan publik.
Dalam paparannya, Muhammad Khalid Syeirazi menilai NU memiliki modal sosial yang besar sehingga perlu menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah tetap penting, namun harus dilakukan melalui pendekatan critical engagement atau keterlibatan secara kritis agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan publik.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan sehingga NU dapat menghadirkan tenaga-tenaga profesional dalam mengelola berbagai sektor strategis sesuai bidang keahlian.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unusia Ahsanul Minan menilai tantangan utama NU dalam mewujudkan kesejahteraan warga terletak pada belum selarasnya desain kelembagaan dengan misi organisasi. Ia menjelaskan bahwa tujuan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun masih bersifat normatif karena belum dilengkapi indikator capaian yang terukur.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada penyusunan hingga pelaksanaan program kerja yang kurang optimal. Selain itu, struktur organisasi yang masih lebih menitikberatkan fungsi representasi dibandingkan pelaksana program menyebabkan profesionalisme belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kepengurusan.
"Jadi, antara desain organisasi (NU) dengan misi yang sudah ditetapkan ini tidak tersambung dengan baik, termasuk misi dalam penyejahteraan warga," ujar Minan.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Unusia Idris Masudi menyoroti pentingnya pembaruan cara pandang teologis Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, nilai-nilai Aswaja perlu terus dikembangkan sebagai landasan etik yang mendorong NU menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik yang bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.
Melalui rangkaian Serial Diskusi Kabla Muktamar ke-35 NU, Unusia berkomitmen menghadirkan ruang dialog akademik yang mendorong lahirnya gagasan dan rekomendasi strategis bagi penguatan organisasi Nahdlatul Ulama. Berbagai pandangan yang mengemuka dalam forum ini diharapkan dapat menjadi kontribusi intelektual dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU serta memperkuat peran organisasi dalam menjawab tantangan masyarakat.
